PENERAPAN SANKSI TERHADAP PEMILIK KK GANDA DI KECAMATAN TENAYAN RAYA PEKANBARU BERDASARKAN UU NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Kota Pekanbaru telah memakai sistem pendataan dengan menggunakan
perangkat lunak yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang semua
ini dapat diakses dimana saja dan berlaku untuk seluruh Indonesia. Tujuannya
untuk menata sistem administrasi dibidang kependudukan sehingga tercapainya
tertib administrasi serta membantu bagi petugas dijajaran Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) Kota Pekanbaru dalam menyelenggarakan pelayanan publik
bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana yang telah diatur
didalam Perda Kota Pekanbaru No. 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan demi terlakasananya penerapan sanksi pidana
ataupun denda terhadap pemilik Kartu Keluarga (KK) ganda di Kecamatan
Tenayan Raya Pekanbaru berdasarkan Undang-undang No.24 Tahun 2013
tentang Administrasi Kependudukan.
Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis, Teknik
yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode observasi dan
wawancara terstruktur serta kajian kepustakaan yang berkaitan dengan
permasalahan. Tujuan dari penelitian ini antara lain Untuk mengetahui
penerapan sanksi terhadap pemilik Kartu Keluarga (KK) ganda di Kecamatan
Tenayan Raya Pekanbaru berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 tentang
Administrasi Kependudukan, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi ketidakdisiplinan warga untuk melaporkan peristiwa penting dan
peristiwa kependudukan, untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kecamatan Tenayan Raya
Pekanbaru.
Dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan faktor-faktor yang
mempengaruhi sikap indisipliner (ketidakdisiplinan masyarakat untuk
melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan dikarenakan tingkat
kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat yang masih minim akan pentingnya
dokumen kependudukan, kurangnya sosialisasi Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tenayan Raya